Surabaya,mediaphatas.com,-Kegiatan Bazar (UMKM) kini tidak murni membantu mengembangkan perekonomian Masyarakat,Diduga kegiatan UMKM ( Bazar ) ini di tunggangi oleh oknum APH , RW Serta RT setempat.dengan dugaan iming-iming sejumlah uang hasil tarikan anggota pedagang UMKM.
Dapat dibayangkan UMKM yang seharusnya membantu perekonomian masyarakat justru memberatkan pedagang dengan membayar restribusi stan yang mahal, untuk 2 harinya pedagang harus membayar 120 ribu.
Seperti Bazar yang dilaksanakan di sepanjang jalan Simo kwagen tanggal 24 dan 25 Juli 2025.
Tentunya pedagang mengeluhkan ini tapi apalah daya aktifitas berdagang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
"Mahal mas disini stand harus membayar 120 ribu untuk 2 harinya,kalau ramai mungkin kita masih untung tapi kalau sepi kita pasti buntung," ucap pedagang tahu mengeluh.
Tentu harapan masyarakat bahwa UMKM bisa membantu perekonomian warga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,karena adanya oknum APH dan perangkat kampung yang mengambil keuntungan di kegiatan bazar ini.
Setelah di cek oleh Tim Media Phatas.com melalui konfirmasi ke Bapak Antono Lurah Petemon ternyata kegiatan ini tidak di berikan izin dan terkesan memaksakan diri untuk kepentingan pribadi dan golongan.
"Saya sudah sering tegur dan peringati dari pihak RW ,tapi terus saja dijalankan,saya tidak memberikan izin baik tertulis maupun lisan," jelas Antono
Banyaknya dampak negatif dari kegiatan ini mulai keluhan warga hingga pedagang yang keberatan untuk kontribusi stand seharusnya ini harus menjadi evaluasi dari LPMK Kelurahan dan pihak Aparatur Penegak Hukum.
Apalagi sampai mengabaikan Lurah sebagai pemangku wilayah disetiap kelurahan.harus ada tindakan kalau memang faktanya menyusahkan warga dan pedagangnya,belum lagi adanya dampak kemacetan jalan.
Kanit Intel saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa dia sudah menegur anggota Bhabinkamtibmas,saya tidak tau kalau Lurah belum memberikan izin,setahu saya izinnya sudah lengkap,"jelasnya.
Atas kecerobohan ini seharusnya ada tindakan tegas dari Kapolsek, Kecamatan dan kelurahan terkait oknum oknum yang diduga menyalahgunakan wewenang dan memaksakan diri tanpa memikirkan kemaslahatan Masyarakat.(Red)
